Cari Tulisan Tentang:

AD dan ART HAKLI

Pasang Iklan? Anggaran Dasar HAKLI

KEPUTUSAN

MUSYAWARAH NASIONAL V
HIMPUNAN KESEHATAN LINGKUNGAN
TAHUN 2005



NOMOR : 05 / MUNAS V / HAKLI / 2005
TENTANG
ANGGARAN DASAR
HIMPUNAN KESEHATAN LINGKUNGAN
(HAKLI)

Bahwa untuk mengisi kemerdekaan Indonesia yang bertujuan mencapai masyarakat adil dan Makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 diperlukan peran serta dan pengabdian dan segenap warga Negara Indonesia.
Bahwa untuk mencapai tujuan tersebut diatas dilaksanakan pembangunan di berbagai bidang yang antara lain untuk mencapai lingkungan kehidupan yang sehat dan harmonis, sehingga terwujud derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik. Untuk itu perlu adanya penyatuan, pembinaan dan pengembangan profesi serta pengamalan ilmu pengetahuan dan tekhnologi kesehatan lingkungan

Dengan Rahmata Tuhan Yang Maha Esa disertai dengan keadaan dan keinginan luhur, berdasarkan ilmu ketrampilan dan sikap yang dimiliki untuk mencapai tujuan tersebut dengan ini membentuk organisasi Profesi Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan ( HAKLI ) sebagai perubahan dan pengembangan dari Ikatan Kontrolier Kesehatan Indonesia ( IKKI ) yang didirikan pada tanggal 5 september tahun 1955 dengan Anggaran Dasar sebagai berikut :

BAB I
NAMA, WAKTU DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

1. organisasi ini bernama Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia disingkat HAKLI atau The Indonesian Association of Environmental Health disingkat IAEH
2. organisasi ini didirikan di Bandung jara Barat pada tanggal 12 April 1980 untuk jangka waktu yang tidak di tentukan
3. pengurus Pusat HAKLI berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia

BAB II
AZAS, TUJUAN DAN SIFAT
Pasal 2

1.organisasi berazaskan Pancasila
2.Organisasi bertujuan menghim[pun, membina , mengembangkan dan mengamalkan iptek di bidang kesehatan lingkungan dalam mencapai lingkungan yang sehat
3.organisasi merupakan profesi di bidang Kesehatan Lingkungan yang bersifat terbuka

BAB III
USAHA UTAMA

Pasal 3

1.Menggalang persatauan dan kesatuan semua kemampuan dan potensi anggota
2.Meningkatkan peranan dan pengabdian kepada anggota kepada masyarakat dalam upaya di bidang kesehatan lingkungan
3.Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan serta meniongkatkan kemamapuan profesionalisme anggota di bidang kesehatan lingkungan
4.Menggalang dan mengembangkan kemitraan dengan pemerintah maupun swasta di bidang kesehatan lingkungan
5.Mengembangank kemitraan dengan organisasi – organisasi lain baik di dalam maupun di luar negri guna menunjang perwujudan visi dan misi organisasi
6.Meningkatkan pemberdayaan dan kesejahteraan anggota

BAB IV
KEANGGOTAAN

Pasal 4

1.Anggota terdiri dari para Ahli Kesehatan Lingkungan maupun sanitarian
2.Keanggotaan organisasi terdiri dari tiga macam, yaitu anggota biasa, anggota luar biasa dan anggota kehormatan
3.Ketentuan –ketentuan tentang keanggotaan Himpunan Ahli Kesehatn Lingkungan Indonesia diataur dalam Anggaran Rumah Tangga

BAB V
SUSUNAN DAN TATA KERJA ORGANISASI, KEKUASAAN ORGANISASI TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS ORGANISASI
Pasal 5

1.Ditingkat Nasional dibentuk Pengurus Pusat HAKLI
2.Ditingkat Provinsi dibentuk Pengurus Daerah HAKLI
3.Ditingkat Kabupaten / Kota dibentuk Pengurus Cabang HAKLI
4.Susunan Organisasi dan tata kerja serta susunan Pengurus Pusat, Pengurus Daerah dan pengurus Cabang di atur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 6
KEKUASAAN ORGANISASI

1.Kekuasaaan tertinggi di tingkat Nasional adalah Musyawarah Nasiomnal ( MUNAS ) yang diadakan setiap empat tahun
2.Kekuasaaan MUNAS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi :
a.Merubah, menyusun dan menetapkan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dabn Etika Profesi
b.Membahas, menerima dan mengesahkan atau menolak pertanggungbjawaban pelaksanaan program kerja pengurus lama
c.Menyusun pokok – pokok Program kerja Nasional
d.Memilih dan menetapkan pengurus Pusat
e.Menetapkan rencana penyelenggaraan musyawarah Kerja Nasional ( MUKERNAS )
f.Yang dilaksanakan dua kali selam amasa bakti kepengurusan

3.Kekuasaan tertinggi di tingkat daerah adalah Musyawarah daerah ( MUSDA ) yang diadakan setiap empat tahun sekali
4.Kekuasaan MUSDA sebagaimana dimaksud pada ayat 3 meliputi :
a. Merumuska program kerja Daerah yang berpedoman pada pokok – pokok Program kerja Nasional yang di sesuaikan dengan kondisi setempat
b. Membahas, menerima dan mengesahkan atau menolak pertanggung jawaban pelaksanaan program kerj pengurus lama
c. Memilih dan menetapkan pengurus Daerah serta menyampaikan hasil MUSDA ke Pengurus Pusat
d. Menetapkan keputusan – keputusan lainnya sesuai dengan batas wewenang untuk tingkat daerah
e. Pelantikan Pengurus Daerah dilakukan oleh Pengurus Daerah

5.Kekuasaan tertinggi di tingkat cabang adalah Musyawarah Cabang ( MUSCAB ) yang diadakan setiap empat tahun

6. Kekuasaan MUSCAB sebagaimana yang dimaksud pada ayat 5 meliputi :
a. Menyusun langkah – langkah kegiatan berdasarkan program kerja Daerah
b. Memilih pengurus cabang dan menyampaikan hasil MUSCAB ke pengurus daeran untuk di syahkan
c. Pelantikan Pengurus Daerah dilakukan oleh Pengurus Daerah

7.Pemilihan Pengurus
a. Pengurus Pusat di pilih oleh Musyawarah Nasional
b. Tata tertib pemilihan dan Pelantikan Pengurus Pusat diatur dalam Anggaran Rumah Tangga

8.Kriteria Pengurus Pusat Daerah dan Cabang di atur dalam Anggaran Rumah Tangga
9.Tata Tertib Musyawarah Nasional, Daerah dan Cabang di atur dalam Anggaran rumah Tangga

Pasal 7
TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS ORGANISASI

1.Pengurus Pusat Menentukan arah , kebijakan dan strategi organisasi serta pokok – pokok program secara Nasional
2.Pengurus Pusat membentuk Lembaga – lembaga dan unit – unit strategi, sesuai dengan tantangan peluang dn kebutuhan organisasi
3.Lembaga atau Unit strategi dapat di bentuk sekalian dengan kebutuhan untuk
a.Pengkajian dan Pengembangan IPTEK dan keprofesian Kesehatn Lingkungan
b.Pengembangan Sumber Daya Manusia di bidang kesehatan Lingkungan
c.Pengembangan kewirausahaan dan penggalangan kemitraan
4.Pengurus daerah dan cabang menyusun dan melaksanakan program kerja dan kegiatan berdasarkan arah, kebijakan dan strategi serta program Nasional yang disesuaikan dengan karakteristik dan masalah spesifik setempat

Pasal 8
PENASEHAT DAN DEWAN PERTIMBANGAN ORGANISASI

1.penasehat bertugas memberikan pengayoman dan saran –saran yang berkaitan dengan arah dan tujuan organisasi
2. Dewan pertimbangan organisasi bertugas :
a. melakukan pengawasan kinerja Pengurus Pusat
b. memberikan saran dan pertimbangan
c. memberikan penghargaan
3. Ketentuantentang tentang susunan Pemilihan, pembentukan dan tata kerja penasehat dan Dewan pertimbangan Organisasi di atur dalam Anggaran rumah tangga

Pasal 9
PENGAMBILAN KEPUTUSAN

1. keputusan diambil dengan Musyawarah untuk mufakat
2. Apabila tidak dapat dicapai secara mufakat keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

BAB VI
SUMBER KEKAYAAN ORGANISASI

Pasal 10

1. kekayaan organisasi diperoleh dari :
a. Iuran anggota
b. Sumbangan Donatur
c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat

BAB VII
ALAT KELENGKAPAN ORGANISASI

Pasal 11

Organisasi Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia ( HAKLI ) mempunyai atribut berupa Motto Lembaga / Logo, Hymne, Stempel, Pataka dan Bendera yang di tetapkan oleh Musyawarah Nasional

BAB VIII
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 12

Anggaran Dasar dapat dirubah dan harus disahkan dalam Musyawarah nsional dengan jumlah sekurang – kurangnya dua pertiga dari yang hadir secara sah

BAB IX
Pembubaran organisasi

Pasal 13

Organisasi ini hanya dapat di bubarkan bila ada mufakat bulat dari musyawarah nasional yang di selenggarakan khusu untuk maksud itu

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Segala sesuatu yang belum di tetapkan dalam Anggaran Dasar akan diatur dalan anggaran Rumah Tangga dan hal – hal yang dapat menimbulkan penafsiran yang berlainan akan di tetapkan oleh Pengurus Pusat

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Anggaran Dasar ini disahkan dalam MUNASV HAKLI tahun 20005 dan berlaku sejak di tetapkan

Di tetapkan di : Surabaya
Pada Tanggal : 26 Oktober 2005

PIMPINAN MUSYAWARAH NASIONAL V
HIMPUNAN AHLI KESEHATAN LINGKUNGAN INDONESIA (HAKLI)

ditanda tangani oleh:

KETUA : Drs. Soebakri, MQIH
WAKIL KETUA : Aus Al Anhar, SKM, M.Kes
SEKRETARIS I : R.H Krisna , SKM, M.Kes
SEKRETARIS II : Choerudi Hasyim, SKM, M.Kes

Sumber : http://haklikosmopolitan.blogspot.com
Anggaran Rumah Tangga HAKLI

KEPUTUSAN

MUSYAWARAH NASIONAL V
HIMPUNAN AHLI KESEHATAN LINGKUNGAN INDONESIA
TAHUN 2005

NOMOR : 06/ MUNAS V / HAKLI/ 2005

TENTANG

ANGGARAN RUMAH TANGGA
HIMPUNAN AHLI KESEHATAN LINGKUNGAN INDONESIA
( HAKLI )

BAB I
KEANGGOTAAN

Pasal 1

Keanggotaan terdiri dari :
1. Anggota biasa adalah para ahli di bidang kesehatan lingkungan atau sanitarian, warga Negara Indonesia yang berpendidikan tinggi dan atau bekerja / menekuni di bidang kesehatan lingkungan atau saitarian
2. Anggaran luar biasa adalah mereka yang bekerj di bidang kesehatn lingkungan atau sanitasi yang di tetapka oleh pengurus
3. Anggota kehormatan adalah mereka yang diangkat pengurus

Pasal 2

1. Keanggotaan biasa bersifat aktif dan sesuai dengan standar kualifikasi profesi
2. penetapan anggota biasa yang dimaksud dalam ayat (1) diatas dilakukan melalui proses pendaftaran oleh pengurus Cabang atauy Pengurus Daerah untuk Kabupaten atau kota yang belum memiliki Pengurus Cabang
3. Persyaratan dan standar kualifikasi profesi di tetapkan oleh Pengurus Pusat

Pasal 3

1. Anggota biasa memiliki hak
a. Mempunyai hak satu suara
b. Mempunyai hak memilih dan dipilih
c. Mempunyai hak membela diri
2. Anggota biasa mempunyai kewajiban
a. Wajib membayarv iuran
b. Wajib membina hubungan baik dan jiwa korps di antara para anggota
c. Wajib mentaati keputusan organisasi dan melaksanakan usaha – usaha untuk mencapai tujuan organisasi

Pasal 4

1. Anggota luar biasa dan anggota kehormatan memiliki hak dan kewajiban
a. Anggota Biasa, Luar biasa dan kehormatan memiliki hak bicara
b. Anggota luar biasa dan kehormatan wajib mendukung usaha – usaha untuk mencapai tujuan organisasi

Pasal 6

DISIPLIN ORGANISASI

1. Anggota Biasa, Luar biasa dan kehormatan wajib mentaati menjunjung tinggi dan melaksanakan AD,ART dank ode etik HAKLI
2. Bagi anggota Biasa, Luar Biasa da Kehormatan yang tidak memenuhi ayat (1) dikenakanm sanksi
3. Bentuk dan tata cara pemberian sanksi terhadap pelanggaran AD,ART ditetapkan oleh pengurus Pusat
4. Bentuk dan tata cara pemberian sanksi terhadap pelanggaran kode etik ditetapkan oleh dewan Pertimbangan Organisasi

BAB II
KEPENGURUSAN

Pasal 6
SUSUNAN PENGURUS

1. pengurus Pusat terdiri atas
a. Seorang Ketua Umum
b. Sebanyak –banyaknya 4 (empat) orang Ketua
c. Seorang Sekretaris Jendral
d. Sebanyak –banyaknya 2 (dua) orang sekretaris
e. Sebanyak –banyaknya 2 (dua) orang Bendahara

2. Pengurus daerah terdiri atas
a. Seorang Ketua
b. Sebanyak –banyaknya 2 (dua) orang Wakil Ketua
c. Sebanyak –banyaknya 2 (dua) orang sekretaris
d. Sebanyak –banyaknya 2 (dua) orang Bendahara
e. Ketua-ketua bidang dan Anggota sesuai dengan kebutuhan program

3.Pengurus Cabang terdiri atas
a. Seorang Ketua
b. Seorang Wakil Ketua
c. Sebanyak –banyaknya 2 (dua) orang sekretaris
d. Sebanyak –banyaknya 2 (dua) orang Bendahara
e. Ketua-ketua Seksi dan Anggota sesuai dengan kebutuhan program

Pasal 7
MASA KERJA PENGURUS
1. Masa kerja pengurus pusat di tentukan 4 (empat ) tahun, dalam hal MUNAS tidak dapat diadakan dalam waktu yang telah ditetapkan maka penggantian pengurus Pusat dapat dilakukan melalui sidang Istimewa
2. Masa kerja Pengurus Daerah di tentukan 4 (empat ) tahun, dalam hal MUSDA tidak dapat diadakan dalam waktu yang telah ditetapkan maka penggantian pengurus Daerah dapat dilakukan melalui sidang Luar biasa
3. Masa kerja Pengurus Cabang di tentukan 4 (empat ) tahun, dalam hal MUSCAB tidak dapat diadakan dalam waktu yang telah ditetapkan maka penggantian pengurus Cabang dapat dilakukan melalui Musyawarah Luar biasa
4. Dalam hal seorang Pengurus tidak dapat melaksakan tugas, dalam masa jabatannya dapat di tunjuk pejabat sementara sampai pemilihan pengurus berikutnya

Pasal 8
TATA TERTIB PEMILIHAN PENGURUS PUSAT
1. Pengurus Pusat harus terbentuk selama MUNAS
2. Pemilihan Pengurus Pusat ditentukan oleh formatur yang berjumlah ganjil, paling sedikit 5 ( lima ) orang dengan unsure – unsure sebagai berikut :
a. Seorang Pimpinan MUNAS
b. Seorang Pengurus Pusat lama
c. Tiga orang lebih peserta daerah yang di pilih dalam siding pleno
3. Kewenangan formatur dalam Pemilihan Pengurus pusat meliputi ketua Umum, ketua –ketua Sekretaris Jendral dan wakil –wakilnya serta Bendahara dan wakilnya
4. PengurusPusat yang baru terpilih dalam waktu selambat – lambatnya 1 ( satu ) bulan setelah MUNAS sudah harus melengkapi susunan Pengurus Departement mengangkat penasehat dan Dewan Pertimbangan organisasi serta menyusun Program kerja Nasional
5. PengurusPusat yang baru terpilih dalam waktu selambat – lambatnya 3 ( tiga ) sejak pengurusan inti ditetapkan telah membentuk Lembaga – lembaga atau Unit – unit strategi sebagai perangkat kerja organisasi sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan organisasi

Pasal 9

TATA TERTIB PEMILIHAN
PENGURUS DAERAH DAN PENGURUS CABANG

1. Penetapan dan pelantikan Pengurus Pusat dilakukan oleh Pimpinan MUNAS
2. Penetapan dan pelantikan Pengurus Daerah dilakukan oleh Pimpinan MUSDA
3. Penetapan dan pelantikan Pengurus Cabang dilakukan oleh Pimpinan MUSCAB

Pasal 11
KRITERIA PENGURUS

Para Fungsionair Pengurus Pusat, Daerah dan Cabang harus minimal memenuhi criteria sebagai berikut :
a. Bertaqwa Kepad Tuhan Yang Maha Esa
b. Jujur dan mempunyai integritas tinggi
c. Sehat Jasmani dan Rohani
d. Sekurang – kurangnya telah 3 (tiga) tahun menjadi anggota HAKLI
e. Belum pernah tercela selama bekerja baik polotis maupun administrative
f. Anggota biasa HAKLI

Pasal 12

PEMBINAAN

1. Pembinaan Pengurus Daerah dilakukan oleh Pengurus Pusat
2. Pembinaan Pengurus Daerah dilakukan oleh Pengurus Pusat

BAB III

KETENTUAN UMUM MUSYAWARAH NASIONAL, SIDANG ISTIMEWA,
SIDANG LUAR BIASA DAN MUSYAWARAH LUAR BIASA

Pasal 13

KETENTUAN MUSYAWARAH NASIONAL

1. Peserta musyawarah Nasional adalah
a. Seluruh Pengurus Pusat
b. Seluruh Dewan pertimbangan Organisasi
c. Seluruh pengurus daerah dengan sebanyak – banyaknya 4 (empat) pengurus Daerah
d. Seluruh Pengurus Cabang dengan sebanyak – banyaknya 2 (dua) orang pengurus Cabang
e. Peninjau
2. MUNAS dianggap sah apabila dihadiri sekurang – kurangnya setyengah ditambah satu daru jumlah peserta MUNAS. Apabila jumlah tersebut tidak tercapai maka munas ditunda selama 1 (satu) jam, apabila setelah waktu penundaan tersebut jumlah peserta masih belum tercapai maka dengan persetujuan forum yang ada MUNAS dapat dianggap sah untuk dilaksanakan
3. MUNAS menetapka tata tertib Musyawarah nasional
4. Hak suara dalam MUNAS diatur dalam tata tertib MUNAS

Pasal 14

KETENTUAN SIODANG ISTIMEWA, SIDANG LUAR BIASA DAN
MUSYAWARAH LUAR BIASA

Sidang istimewa siding Luar Biasa dan musyawarah Luar Biasa baru dapat di selenggarakan apabila terjadi hal – hal yang mendesak untuk diadakannya, dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Sidang istimewa apabila disetujui sekurang – kurangnya dua pertiga dari jumlah Pengurus Daerah
2. Sidang Luar biasa apabila disetujui sekurang – kurangnya dua pertiga dari jumlah Pengurus Cabang
3. Musyawarah Luar Biasa apabila disetujui sekurang –kurangnya dua pertiga dari jumlah anggota biasa

BAB IV

PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN PENASEHAT DAN
DEWAN PERTIMBANGAN ORGANISASI

Pasal 15

PEMBENTUKAN PENASEHAT DAN DEWAN PERTIMBANGAN ORGANISASI

1. Penasehat dapat dibentuk di tingkat Pusat, daerah, dan Cabang
2. Dewan Pertimbangan Organisasi hanya dibentuk oleh pengurus Pusat

Pasal 16
PENGANGKATAN PENASEHAT DAN DEWAN PERTIMBANGAN ORGANISASI

1. Pengangkatan penasehat dan Dewan Pertimbangan Organisasi di tingkat Pusat dilakukan oleh Pengurus Pusat selambat –lambatnya 3(tiga) bulan setelah Musyawarah Nasional
2. Susunan Penasehat dan dewan Pertimbangan Organisasi disesuaikan dengan kebutuhan
3. Pengangkatan penasehat dan Dewan Pembinaan di tingkat daerah dan cabang selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah MUSDA dan MUSCAB
4. Pengangkatan penasehat dan Dewan Pertimbangan Organisasi di tetapkan dengan surat keputusan Pengurus Pusat
5. Kriteria Penasehat Dewan Pembinaan dipertimbangkan berdasarkan posisi strategis politis dan mempunyai komitmen serta peminatan maupun kepedulian terhadap bidang keehatan lingkungan
6. Kriteria Dewan pertimbangan organisasi di pertimbangkan berdasarkan keahlian, penguasaan ilmu pengetahuan dan tekhnologi serta kemampuan komunikasi
7. Uraian lebih lanjut tentang dewan –dewan ditetapkan oleh pengurus Pusat

BAB V
PENGELOLAAN IURAN ANGGOTA

Pasal 17
1. Untuk Kelancaran program organisasi besarnya iuran di tetapkan sebagai berikut :
a. Uang pangkal sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk setiap anggota 25% untuk pengurus Pusat dan 75% untuk Pengurus Daerah
b. Uang Iuran ditentuka oleh masing – masing pengurus daerah dan Cabang 25 % untuk Pengurus daerah dan 75% untuk pengurus cabang
2. Pengiriman uang iuran ditujukan kepada Bendahara Pengurus yang lebih tinggi selambat – lambatnya 10 bulan berikutnya

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
Segala sesuatau yang belum di tetapkan dalam anggaran Rumah Tangga dan hal-hal yang dapat menimbulkan penafsiran yang berlainan akan ditetapkan oleh Pengurus Pusat

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Anggaran Rumah Tangga ini disyahkan dalam Musyawarah Nasional tahun 2005 dan berlaku sejak ditetapkan

Di tetapkan di : Surabaya
Pada Tanggal : 26 Oktober 2005

PIMPINAN MUSYAWARAH NASIONAL V
HOMPUNAN AHLI KESEHATAN LINGKUNGAN INDONESIA

ditanda-tangai :

Ketua : Drs. Soebakir, MQIH ,

Wakil Ketua : Aus Al Anhar, SKM, M.Kes

Sekretaris I : R.H Krisna , SKM, M.Kes ,

Skretaris II : Choerudi Hasyim, SKM, M.Kes

Atau bisa di ambil filenya di http://www.ziddu.com/download/13621842/AKTAPENDIRIANHAKLI.pdf.html

Share:
Inilah Buku Khusus Bagi Peminat dan Pemerhati Kesehatan Lingkungan, Petugas Sanitarian dan Penanggung Jawab Program Kesling di Dinas Kesehatan Kota/ Kabupaten, Dinas Lingkungan Hidup, Mahasiswa Kesehatan Masyarakat dan Kesehatan Lingkungan, Serta Mahasiswa Kesehatan Yang Mendapat Mata Kuliah Sanitasi Dasar dan Kesehatan Lingkungan.
 Milikilah Segera Buku 7 Kunci Menuju Indonesia Sehat: 
Menyehatkan Makanan, Air, Limbah Cair, Limbah Padat, Limbah Medis (B3), Udara, Kesehatan Rumah dan Binatang Pengganggu

MASIH tingginya angka jumlah anak dengan gizi kurang, kasus penyakit infeksi seperti demam berdarah, dan kian meningkatnya penyakit tidak menular adalah beberapa masalah umum yang menggambarkan kondisi kesehatan di Indonesia. Masalah ini tidak hanya datang dari kurangnya kepedulian masyarakat akan kesehatan, tapi juga kondisi geografis yang membuat beberapa pulau di Indonesia memiliki keterbatasan akses ke sarana kesehatan, seperti pelayanan kesehatan dan air bersih. 

Menurut Zaenal Abidin (2015), selaku Ketua Umum IDI periode 2012-2015, kini rakyat Indonesia mengalami empat transisi masalah kesehatan yang memberikan dampak double burden (beban ganda). Keempat transisi tersebut ialah transisi demografi, epidemiologi, gizi, dan transisi perilaku. 

Transisi demografi ini ditandai dengan usia harapan hidup yang meningkat, berakibat penduduk usia lanjut bertambah dan menjadi tantangan tersendiri bagi sektor kesehatan karena meningkatnya kasus-kasus geriatri. Sementara itu, masalah kesehatan klasik dari populasi penduduk yang bayi, balita, remaja, dan ibu hamil tetap saja belum berkurang.

Transisi epidemiologi datang dengan dua kelompok penyakit, yaitu penyakit menular dan tidak menular. Penyakit menular seperti tuberkulosis, malaria, demam berdarah, diare, cacingan, hepatitis virus, dan HIV tetap eksis. Sisi lain, penyakit tidak menular yang berlangsung kronis seperti penyakit jantung, hipertensi, kencing manis, gagal ginjal, stroke dan kanker, kasusnya makin banyak dan menyerap dana kesehatan yang tidak sedikit.

Pada transisi sektor gizi, satu sisi kita berhadapan dengan kasus penduduk gizi lebih (kegemukan/obesitas), sementara kasus gizi kurang masih tetap terjadi.

Transisi terakhir, pada pola perilaku (gaya hidup). Perilaku hidup ‘modern’, atau lebih tepatnya sedentary mulai menjadi kebiasaan baru bagi masyarakat. Gaya hidup serba instan, termasuk dalam memilih bahan pangan, dan kurang peduli aspek kesehatan, sementara sebagian yang lain masih percaya mitos-mitos yang diwariskan berkaitan dengan sakit-sehatnya seseorang.

Bahkan, laporan Olivia Lewi Pramesti (2012), dari National Geographic Indonesia, menyebutkan bahwa kasus eksploitasi lingkungan semakin banyak dan tidak sedikit yang mengalami keruskan. Potret lingkungan Indonesia makin memprihatinkan, data Kementerian Lingkungan Hidup Indonesia, tahun 2012 ada 300 kasus lingkungan hidup, seperti kebakaran hutan, pencemaran lingkungan, pelanggaran hukum, dan pertambangan. Selain itu, potret lingkungan Indonesia berdasarkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dari Kementerian Lingkungan Hidup, ada penurunan kualitas lingkungan, yakni pada 2009 sebesar 59,79%, 2010 sebesar 61,7%, dan 2011 sebesar 60,84%. Data Menuju Indonesia Hijau, Indonesia hanya memiliki luas tutupan hutan sebesar 48,7%. 

Jadi, betapa miris kondisi kesehatan lingkungan di Indonesia. Padahal, kalau kita renungkan menurut Guru Besar Administrasi Kesehatan dari Universitas Berkeley, Henrik L Blum, ada empat faktor yang mempengaruhi dari status kesehatan manusia, yaitu lingkungan, perilaku manusia, pelayanan kesehatan, dan genetik (keturunan). Hal ini, berarti bisa jadi teori Henrik L Blum itu belum mendasari dan diterapkan dalam pola pembangunan kesehatan di Indonesia secara konsisten dan menyeluruh? 

Terkait itu, saya teringat cerita Prof. dr. Ascobat Gani, MPH., DrPh., salah satu dosen favorit di FKM UI, yang menggambarkan betapa menyenangkan seandainya negeri ini dibangun dengan menerapkan filosofi dasar kesehatan masyarakat (Public Health). Berikut ini, saya tuliskan kembali ceritanya.

Betapa indahnya bila kita hidup di sebuah negeri dimana anak-anak kita tumbuh dengan sehat, riang dan gembira setiap hari. Tempat mereka tinggal pun bersih, segar, dan nyaman. Tersedia asupan gizi yang cukup dan menyehatkan. Sarana bermain dan sekolah yang menyenangkan.
Sementara pemuda dan orang dewasanya, baik laki-laki maupun perempuan memiliki aktivitas usaha yang beragam dan saling melengkapi. Mereka bahu membahu membangun lingkungan yang nyaman sekaligus mereka saling tolong menolong ketika ada musibah atau ada yang sakit di antara mereka.
Tak cukup hanya itu, bila diperlukan mereka siap mengantar ke puskesmas atau mantri atau bahkan dokter dengan biaya yang terjangkau. Bahkan mereka siap menjemput petugas kesehatan ke daerah mereka secara berkala untuk sekadar memeriksakan kesehatan-nya, atau mendapat penjelasan tentang hidup sehat atau tentang pencegahan terhadap penyakit tanpa harus menunggu jatuh sakit atau wabah penyakit datang terlebih dahulu.
Orang-orang tua dan sudah lanjut usia juga dapat menikmati masa-masa tuanya dengan penuh senyuman di antara gelak tawa dan canda anak cucu tercinta. Semua orang produktif karena mereka sehat, sejahtera, dan bahagia.
Itulah potret negeri Public Health telah menjadi filosofi dasar dalam membangun bangsa.

Buku Kesehatan Lingkungan yang sedang Anda baca ini, berisi catatan-catatan masalah kesehatan lingkungan yang saya amati dan ditulis sejak tahun 1990-sekarang. Buku ini tidak hanya berisi masalah kesehatan lingkungan saja, tapi juga dilengkapi dengan alternatif solusi dalam mengatasi permasalah kesehatan lingkungan itu. Secara garis besar, buku ini berisi Tujuh Kunci Menuju Indonesia Sehat, yaitu: menyehatkan makanan, air bersih, limbah cair, limbah padat (sampah), limbah medis (B3), pencemaran udara, kesehatan rumah dan binatang pengganggu.

Pangandaran, 7 Maret 2018
Arda Dinata

 

TESTIMONI BUKU INI:

 "Setelah membacanya, saya yakin bahwa buku ini wajib dibaca oleh seluruh Sanitarian di Indonesia. Sebab, isinya memberi wawasan keilmuan dalam mengatasi berbagai persoalan kesehatan lingkungan. Buku yang cukup lengkap ini, membantu Sanitarian selaku tenaga ahli bidang kesehatan lingkungan untuk melakukan intervensi lingkungan, berupa penanganan penyakit dari makanan, air bersih, limbah cair, limbah padat (sampah), limbah medis (B3), udara, rumah dan binatang pengganggu, sehingga tercipta derajat kesehatan masyarakat Indonesia yang optimal.”
---Bambang Wahyudi, SKM., MM., Ketua Pimpinan Pusat Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia (HAKLI).

"Buku ini wajib Anda baca! Susunan isi bukunya begitu apik. Kehadiran buku ini sebagai penyegaran untuk akademisi maupun praktisi yang menggeluti kesehatan lingkungan. Dengan menggunakan gaya bahasa yang ringan dan mudah dipahami, serta dilengkapi dengan contoh kasus yang real di lapangan, telah menambah nilai plus dan komprehensif buku ini dalam menguraikan fenomena kesehatan lingkungan.” 
---Dr. Elanda Fikri, SKM., M.Kes., Doktor Termuda Ahli Kesehatan Lingkungan & Dosen Kesehatan Lingkungan Poltekkes Kemenkes RI, Bandung.

"Mantap Kang Arda bukunya. Isinya lengkap memberi inspirasi dan pencerahan dalam bidang kesehatan lingkungan. Bahasan 7 Kunci Menuju Indonesia Sehat ini harus diterapkan kalau menginginkan masyarakat Indonesia Sehat." 
---Kusna Ramdani, SKM., Mahasiswa Magister Kesehatan Lingkungan Undip Semarang dan Fungsional Sanitarian Pertama di Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Tanjungpinang, Kepri.

“Keberadaan faktor kesehatan lingkungan berpengaruh pada terciptanya derajat kesehatan masyarakat di Indonesia. Untuk itu, Sanitarian sebagai pelaku kesehatan lingkungan harus mampu melakukan intervensi lingkungan secara baik. Dengan membaca buku ini, wawasan pengetahuan kita akan bertambah secara signifikan terkait bagaimana mengatasi berbagai persoalan kesehatan lingkungan. Isi buku yang cukup lengkap ini dapat membantu keahlian kita dalam mengatasi masalah kesehatan makanan, air, limbah cair, limbah padat, limbah medis, udara, rumah dan binatang pengganggu. Buku ini wajib dibaca oleh Sanitarian dan mahasiswa kesehatan lingkungan untuk mewujudkan Indonesia Sehat, sebab: Health is not everything but without health everything is nothing.”
---Asep Zaenal Mustofa, SKM., M.Epid., Kepala Balai Pelatihan Kesehatan (Bapelkes) Kemenkes RI, Batam dan Ketua Departemen Komunikasi & Publikasi Pimpinan Pusat Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia (HAKLI).

"Masalah kesehatan lingkungan yang kompleks ini, butuh tenaga Sanitarian yang profesional. Tenaga Sanitarian harus mengembangkan diri sesuai tupoksi ahli kesehatan lingkungan. Membaca dan memahami isi buku ini, wawasan ilmu saya di bidang kesehatan lingkungan jadi bertambah secara signifikan. Isi buku ini cukup lengkap membahas keahlian kesehatan lingkungan. Inilah buku yang wajib dibaca para Sanitarian dan mahasiswa yang belajar kesehatan lingkungan."
---Rusdy I. Miolo, SKM., Ketua Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia (HAKLI) Kabupaten Gorontalo.

"Buku ini berisi Tujuh Kunci Menuju Indonesia Sehat, yang memotret pentingnya masalah kesehatan lingkungan supaya eksis sesuai perkembangan zaman dan diterima masyarakat. Misalnya, bagaimana membangun masyarakat tangguh hadapi bencana dan kejadian luar biasa penyakit. Mantap bukunya Kang Arda dan terus berkarya!"
---Idan Awaludin, SKM., Penggagas aplikasi ‘Pokentik’ & bekerja di Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Kelas I Palembang, Dirjen P2P Kemenkes RI.

"Buku ini hadir sebagai senjata bagi tenaga kesehatan, khususnya kesehatan lingkungan. Bukan saja menjadi oase di bidang kepenulisan kesehatan, buku ini mampu jadi properti promosi kesehatan yang ampuh. Setelah baca buku ini, Anda akan penasaran seperti saya dan ingin mewujudkan isi gagasan yang ditawarkan dalam buku ini."
---Ida Rahayu Setia Dewi, A.Md.KL., Alumni Kesehatan Lingkungan Poltekkes Kemenkes RI, Yogyakarta.

CARA PEMESANAN BUKU INI:
Tulis Nama + Alamat Lengkap + Alamat Email + No HP + Jumlah Buku
Lalu, Kirim SMS atau WhatsApp ke No: 081284826829


DAFTAR ISI BUKU KESEHATAN LINGKUNGAN:





































  Kami Tidak Hanya Jualan, Tapi Membantu Mencerdaskan Bidang Kesehatan Lingkungan.
 
Harga Buku Kesehatan Lingkungan Ini MURAH BANGET Hanya Rp.125 Ribu + Ongkir (Apalagi BONUS EBOOKnya KEREN-KEREN semuanya)
 
CARA PEMBAYARAN: Cukup transfer ke rekening BNI No: 0118657077 a.n Arda Dinata.
Kirim bukti transfer dan data berikut: 
(Nama + Alamat Lengkap + Email + No HP + Jumlah Buku Dipesan) Ke WhatsApp No: 081284826829 (klik)
  
#1 BONUS EBOOK
PEDOMAN KRITERIA TEKNOLOGI PENGELOLAAN LIMBAH MEDIS RAMAH LINGKUNGAN
+
#2 BONUS 22 EBOOK* 
PAKET E-PUSTAKA STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) UJI KUALITAS AIR DAN LIMBAH:
Berikut ini ada 22 EPUSTAKA + BONUS yang berisi ilmu-ilmu tentang Standar Nasional Indonesia Uji Kualitas Air dan Limbah sebagai panduan, pedoman dan referensi Kualitas Air dan Limbah.
(*Senilai Rp. 100 Ribu-an)
+
#3 BONUS 22 EBOOK* 
SANITASI & KESEHATAN LINGKUNGAN
22 EBOOK ini terkait bidang SANITASI yang berisi ilmu-ilmu tentang: Program, Panduan, Pedoman dan Referensi Pembangunan Sanitasi yang sangat bermanfaat bagi para Petugas Sanitarian di lapangan. 
(*Senilai Rp. 100 Ribu-an) 
Diberikan Khusus Bagi Anda Yang Pesan Hari Ini.

INILAH DAFTAR 22 BONUS EBOOK UNTUK ANDA:

1. Pengenalan Program dan Pembentukan Pokja Sanitasi Kota
2. Penilaian dan Pemetaan Situasi Sanitasi Kota
3. Penyusunan Dokumen Strategi Sanitasi Kota
4. Penyusunan Rencana Tindak Sanitasi
5. Panduan CSR Pembangunan Sanitasi
6. Panduan Praktis Pelaksanaan Penilaian Resiko Kesehatan Karena Lingkungan (EHRA)
7. Panduan Sumber dan Mekanisme Pendanaan Sektor Sanitasi
8. Pedoman Lokakarya Momeroundum Program Sanitasi Provinsi
9. Pedoman Penyusunan BPS (Buku Putih Sanitasi)
10. Pedoman Penyusunan Memorandum Program Sanitasi (MPS)
11. Pedoman Penyusunan Roadmap Sanitasi Provinsi
12. Pedoman Penyusunan Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK)
13. Petunjuk Praktis Sumber Pendanaan Sanitasi
14. Referensi Sistem dan Teknologi Sanitasi
15. Panduan Tentang Pemberdayaan Masyarakat Jender dan Kemiskinan Dalam Pembangunan Sanitasi
16. Panduan Pemanfaatan Nawasis (Info Sanitasi)
17. Bonus 1. Laporan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium di Indonesia
18. Bonus 2. Let Speak Out for MDGs – ID
19. Bonus 3. Ringkasan Kajian Air Bersih
20. Bonus 4. Pelaksanaan Program Kesehatan Lingkungan di Puskesmas
21. Bonus 5. PMK No. 13 ttg Pelayanan KESLING di Puskesmas
22. Bonus 6. Perancangan TOILET PORTABLE Bagi Para Pengungsi